Perkembangan Keanggotaan dan Aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Peran Indonesia

Perkembangan Keanggotaan dan Aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Peran Indonesia

ips.guruindonesia.id---Bangsa Indonesia selain aktif memprakarsai KAA maupun ASEAN juga berperan aktif dalam PBB. Bagaimanakah perkembangan keanggotaan dan aktivitas serta peran Indonesia dalam PBB? Marilah kita diskusikan materi berikut!
1. Proses Terbentuknya PBB
Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan perjalanan panjang dari serangkaian pembicaraan yang menghasilkan naskah dan kegiatan-kegiatan, antara lain Piagam Atlantik, Konferensi Washington, Konferensi Casablanca, Konferensi Moskow, Konerensi Dumbarton Oaks, Konferensi Yalta dan Konferensi San Francisco.
Piagam Atlantik (Atlantic Charter) merupakan naskah pertama yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya PBB.
Sedangkan Konferensi San Francisco merupakan konferensi terakhir dalam rangkaian kegiatan terbentuknya PBB. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris dan Presiden F.D. Roosevelt dari Amerika Serikat mengadakan pertemuan di atas gladak kapal USS Augusta di Teluk New Foundland perairan Samudra Atlantik. Kedua kepala pemerintahan itu menandatangani Piagam Altantic atau Atlantic Charter. Piagam ini kemudian menjadi dasar bagi terwujudnya PBB.
Gb. 15.12 Winston Churchill, salah satu tokoh penanda-tanganan Atlantik Charter
Adapun isi pokok Piagam Atlantik sebagai berikut. Tidak diperkenankan melakukan perluasan wilayah.
Setiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahnya sendiri. Semua negara diperkenankan ikut serta dalam perdagangan internasional.Mengusahakan perdamaian dunia di mana setiap bangsa dapat hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan.Menolak jalan kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan internasional.
Sedangkan Konferensi San Fransisco merupakan konferensi terakhir dalam rangkaian kegiatan terbentuknya PBB. Konferensi San Fransisco berlangsung selama 2 bulan yakni dari tanggal 25 April sampai 26 Juni 1945. Peserta konferensi berjumlah 50 negara yakni 47 negara penandatanganan Declaration of the United Nations ditambah Ukraina, Belarusia, dan Argentina. Kelima puluh negara ini dikenal sebagai negara anggota pendiri (original members) atau anggota asli. Konferensi ini menyetujui dan menandatangani Piagam Perdamaian (Charter of Peace) yang kemudian piagam ini menjadi Piagam PBB (United Nations Charter).
Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menandatangani Piagam Perdamaian, maka anggota asli berjumlah 51 negara. Walaupun piagam perdamaian itu sudah ditandatangani oleh 51 utusan dari negara-negara peserta, tetapi belum mendapat pengesahan dari pemerintah masing-masing negara.

Piagam perdamaian itu baru disahkan oleh pemerintah masing-masing negara peserta pada tanggal 24 Oktober 1945. Pada tanggal tersebut merupakan hari berdirinya PBB secara resmi. Pada tanggal 10 Januari 1946 Majelis Umum PBB bersidang pertama kali di London (Inggris). Sidang-sidang berikutnya diselenggarakan setiap tahun di markas besar PBB di Lake Succes, New York (Amerika Serikat).
2. Asas dan Tujuan PBB
a. Asas PBB
Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. 
Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.
b. Tujuan PBB
Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.
Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.
3. Keanggotaan PBB
Keanggotaan PBB terdiri dari 2 macam, yaitu:
Anggota asli (orginal members) yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani Piagam San Fransisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara.
Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasar syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB.
Apa syarat-syarat sebagai anggota PBB?
Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.
Negara merdeka.
Negara yang cinta damai.
Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB.
Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.
4. Susunan Keanggotaan dan Tugas Badan-Badan PBB
PBB yang terdiri atas 6 (enam) badan utama dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagai berikut.
a. Majelis Umum (General Assembly)
Keanggotaan
Semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Sidang Majelis umum terdiri dari seluruh anggota dan setiap anggota memiliki satu suara. Majelis Umum bersidang sekali setahun. Sidang luar biasa dilakukan apabila diminta oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota.
Tugas dan Wewenang
Tugas dan wewenang Majelis Umum sebagai berikut.
Membicarakan persoalan-persoalan yang tercantum dalam PBB.
Membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia.
Memilih anggota-anggota Dewan Ekonomi Sosial, menerima anggota baru, dan mengangkat Sekretaris Jenderal yang mengepalai Sekretariat.
Menetapkan anggaran belanja PBB.
Memiliki wewenang mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal piagam PBB.
b. Dewan Keamanan (Security Council)
Keanggotaan
Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara.
Lima negara anggota tetap (the Big Five) yakni Inggris, Perancis, RRC, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet (Rusia).
Kelima negara itu mempunyai hak veto yaitu hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan dalam Dewan Keamanan. Hak veto tidak berlaku apabila masalah yang disidangkan DK menyangkut kepentingan negara anggota DK.
Sepuluh negara anggota tidak tetap (dipilih secara bergiliran untuk masa tugas dua tahun). Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap DK antara tahun 1973 – 1974.
Tugas
Tugas dan wewenang DK sebagai berikut.
Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai.
Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan.
Memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional.
Mengawasi wilayah-wilayah sengketa.
c. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)
Keanggotaan
Pada mulanya keanggotaan Dewan Ekonomi dan Sosial sebanyak 18 anggota yang dipilih setiap tahun oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Sekarang anggotanya berjumlah 27. Setiap tahun 9 anggota Dewan Ekonomi dan Sosial diganti.
Tugas
Tugas dan wewenang Dewan Ekonomi dan Sosial sebagai berikut.
Membahas masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan internasional.
Memberi saran-saran kepada Majelis Umum atau badan-badan khusus untuk memperhatikan hak-hak asasi manusia.
Memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ekonomi-Sosial ini dibantu oleh organisasi-organisasi khusus (Specialized Agencies) antara lain:
a. UNESCO (United Nations Educational Scientific And Cultural Organization)
UNESCO adalah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB. Tugasnya memajukan kerja sama antarbangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak asasimanusia, dan penegakan keadilan.
UNESCO berdiri pada tanggal 4 November 1946 yang berkedudukan di Paris, Perancis.
b. UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund)
UNICEF adalah Organisasi Dana Perkembangan anak-anak Internasional PBB. Tugasnya memberikan bantuan dalam rangka menyejahterakan ibu dan anak.
UNICEF didirikan pada tanggal 11 1946 di New York, Amerika Serikat
WHO (World Health Organization)
WHO adalah Organisasi Kesehatan Sedunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugasnya meningkatkan kesehatan bagi semua orang.
FAO (Food and Agricultural Organization)
FAO adalah Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian.
FAO berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Roma, Italia. Tugasnya meningkatkan efisiensi dan distribusi makanan dan hasil-hasil pertanian ke berbagai pelosok dunia.
ILO (International Labour Organization)
ILO adalah Organisasi Perburuhan Internasional. Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 April 1919 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Pada tahun 1946 organisasi ini diterima sebagai organisasi khusus dalam PBB. Organisasi ini bertugas memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuhan.
IBRD (International Bank for Reconstruction And Development)
IBRD adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat.
IMF (International Monetary Fund)
IMF adalah Dana Moneter Internasional. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington DC Amerika Serikat. IMF bertujuan memajukan kerja sama di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan sehingga memperluas kesempatan kerja.
ITU (International Telecommunication Union)
ITU merupakan Persatuan Telekomunikasi Internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1865 dan diterima sebagai organisasi di bawah PBB pada tahun 1947.
Tujuan ITU adalah untuk menghimpun kerja sama internasional yang melayani masyarakat pengguna telepon, telegram, dan radio. Markas ITU di Jenewa, Swiss.
WMO (World Meteorogical Organization)
WMO merupakan Organisasi Meteorologi Sedunia.
Organisasi ini berdiri pada tanggal 23 Maret 1950. Organisasi ini bertujuan saling tukar laporan mengenai cuaca dengan standar internasional. Markas WMO di Jenewa, Swiss.
IMCO (Inter Govermental Maritime Consultative Organization)
IMCO merupakan Organisasi Konsultasi Maritim Antar Pemerintah. Organisasi ini berdiri pada tanggal 13 Januari 1959. Bertujuan memberi nasihat dan konsultasi guna memajukan kerja sama antaranggota. IMCO berkedudukan di London, Inggris.
UNDP (United Nations Development Programme) atau program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Tugasnya memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang.
UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugees) atau Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tugasnya melindungi hak-hak pengungsi di seluruh dunia.
d. Dewan Perwalian (Trusteship Council)
Keanggotaan
Anggota Dewan Perwalian ini ber-imbang antara anggota-anggota yang mengelola daerah-daerah perwalian dan yang tidak. Dewan Perwalian ini dahulu merupakan bekas daerah-daerah jajahan musuh Sekutu (Jerman, Italia, Jepang, dan Spanyol) dalam Perang Dunia II yang lalu. Kelima negara besar anggota Dewan Keamanan juga merupakan anggota-anggota tetap Dewan Perwalian.
Tugas
Dewan Perwalian bertugas mengawasi dan membimbing daerah-daerah yang belum memiliki pemerintah sendiri dan daerah mandat.
Bekas Jajahan Italia :
Lybia, Eritrea, dan Somalia.
e. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
Keanggotaan
Keanggotaan Mahkamah Internasional adalah Badan Peradilan utama dari PBB. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim dari 15 negara. Anggota ini bertugas selama 9 tahun. Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag.
Tugas
Tugas Mahkamah Internasional sebagai berikut.
Mengadili perselisihan-perselisihan atau persengketaan antarnegara-negara anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih.
Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antarnegara-negara anggota PBB.
Mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.
Sekretariat
Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih oleh Majelis Umum atas usul DK PBB untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
Tugas utama Sekretaris Jenderal sebagai berikut.
Melaksanakan tugas-tugas administrasi PBB.
Menyusun laporan tahunan tentang kegiatan PBB yang harus disampaikan kepada MU.
Menyiapkan, mengumumkan dan melaksanakan segala keperluan badan-badan PBB.
Mengajukan kepada DK PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian internasional.
Gb. 15.14 Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB yang ke-7
Sekretaris Jenderal PBB pertama adalah Trygve Lie dari Norwegia (1 Februari 1946 – 10 April 1953).
Selanjutnya jabatan sekretaris Jenderal PBB ini secara berturut-turut sebagai berikut.
Dag Hamarskjold (Swedia), 1953 - 1961
U Thant (Myanmar), 1961 - 1971
Kurt Wadheim (Austria), 1971 - 1981
Javier Perez de Cuellar (Peru), 1981 - 1991
Boutros-Boutros Ghali (Mesir), 1991 - 1996
Kofi Annan (Ghana), 1997 - 2006
Ban Ki-Moon (Korea Selatan), 2007- .Kesulitan yang dialami PBB antara lain adanya hak veto dalam Dewan Keamanan, misalnya 10 negara anggota DK setuju dapat batal kalau diveto oleh pemegang hak tersebut. Di samping itu PBB sering tidak berdaya terhadap negara-negara adikuasa. Walaupun banyak kesulitan akan tetapi PBB tetap diperlukan terutama sebagai forum komunikasi antar-negara, sebagai badan penengah dan perantara dalam perselisihan antarbangsa.
5. Perkembangan Hubungan antara RI dengan PBB
Untuk pertamakalinya hubungan RI dengan PBB adalah ketika PBB ikut campur dalam persoalan Indonesia-Belanda pada waktu Agresi Militer Belanda Pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Terbentuknya Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN) mempunyai tugas yang dibebankan Dewan Keamanan PBB yaitu membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda secara damai. Atas prakarsa KTN maka tercapailah perundingan Renville.

Ketika Belanda melakukan Agresi Militernya II pada tanggal 19 Desember 1948, Dewan Keamanan PBB mengubah KTN menjadi Komisi Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk Indonesia (UNCI = United Nations Comission for Indonesia) yang bertugas melancarkan perundingan antara RI dan Belanda. Atas prakarsa UNCI ini maka tercapailah Perundingan Roem-Royen, di mana perundingan ini merupakan satu jenjang menuju Konferensi Meja Bundar (KMB).

Walaupun melalui KMB Indonesia diakui kedaulatannya secara resmi tanggal 27 Desember 1949, akan tetapi permasalahan antara RI dan Belanda tuntas karena masalah Irian Barat (sekarang Papua) masih diduduki Belanda. Oleh karena itu RI selain berjuang dengan cara damai dan diplomasi baik pendekatan langsung dengan Belanda, juga melalui forum internasional. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada PBB maka pada tanggal 27 September 1950 Indonesia masuk menjadi anggota PBB sebagai anggota yang ke-60.

Ketika Belanda masih tetap menduduki Irian Barat sehingga habis kesabaran bangsa Indonesia, oleh Presiden Soekarno dikumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961. dengan operasi militer maupun tekanan Belanda melalui diplomasi maka Belanda terpaksa melepaskan Irian Barat. Melalui Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA = United Nations Temporary Executive Authority) maka Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI pada tanggal 1 Mei 1963.
Dengan demikian PBB berperan penting dan berjasa dalam menjaga keutuhan wilayah RI.
6. Peran Indonesia terhadap PBB
Republik Indonesia tidak hanya menerima bantuan dari PBB akan tetapi juga berperan aktif baik secara tidak langsung maupun secara langsung terhadap PBB, yakni sebagai berikut.
Secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerja sama dalam konferensi Asia Afrika, ASEAN maupun gerakan Non Blok.
Secara langsung yakni Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia.

Tabel 15.1 Pengiriman Pasukan Garuda

8. Garuda I Timur Tengah (Sekitar Terusan Suez) 1794 - 1979
Pada tahun 1985 Indonesia membantu PBB yakni memberikan bantuan pangan ke Ethiopia pada waktu dilanda bahaya kelaparan. Bantuan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun FAO ke- 40.
Indonesia pernah dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973-1974.
Tugas Kelompok
Dengan mempelajari berbagai sumber diskusikanlah secara berkelompok dan kemudian presentasikan di depan kelas dengan memilih tema berikut.
Arti pentingnya PBB ditinjau dari segi kemanusiaan.
Peran negara-negara besar terhadap PBB dewasa ini.
D Gerakan Non Blok dan Peran Indonesia
Dalam rangka pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia berperan aktif dalam Gerakan Non Blok (GNB). Bagaimana peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok? Marilah kita diskusikan materi berikut ini !
1. Latar Belakang Berdirinya GNB
Gerakan Non Blok (non-aligned) merupakan organisasi negara-negara yang tidak meminak Blok Barat maupun Blok Timur. Berdirinya Gerakan Non Blok di latar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut.
Diilhami Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) di mana negara-negara yang pernah dijajah perlu menggalang solidaritas untuk melenyapkan segala bentuk kolonialisme
Adanya krisis Kuba pada tahun 1961 di mana Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba hal ini mengakibatkan Amerika Serikat merasa terancam sehingga suasana menjadi tegang. Ketegangan antara Blok Barat dn Blok Timur ini mendorong terbentuknya GNB.
Adapun berdirinya Gerakan Non Blok diprakarsai oleh:
Presiden Soekarno dari Indonesia,
Presiden Gamal Abdul Nasser dari Republik Persatuan Arab-Mesir,
Perdana Menteri Pandith Jawa-harlal Nehru dari India,
Presiden Josep Broz Tito dari Yugo-slavia, dan
Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana.
2. Tujuan Gerakan Non Blok
Gerakan Non Blok bertujuan meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur.
3. Pelaksanaan KTT Gerakan Non Blok
KTT I GNB (1 – 6 September 1961) di Beograd, Yugoslavia, Pelaksanaan KTT I GNB ini didorong oleh adanya krisis Kuba. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara dan menghasilkan Deklarasi Beograd yang intinya menyerukan untuk menghentikan perang dingin dan mendamaikan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Keputusan KTT I GNB ini melalui Presiden Soekarno dan Presiden Medibo Keita (dari Mali) disampaikan kepada Presiden F.Kennedy (Presiden Amerika Serikat). Sedangkan PM Nehru (India) dan presiden Kwame Nkrumah (Ghana) menyampaikan kepada PM. Kruschev (Perdana Menteri Uni Soviet).
KTT II GNB (5 – 10 Oktober 1964) di Kairo, Mesir. Pada KTT II GNB ini diikuti oleh 47 Negara peserta serta 10 peninjau lainnya antara lain Sekretaris Jendral Organisasi Persatuan Afrika dan Liga Arab. Masalah perkembangan dan kerjasama ekonomi juga mendapat perhatian pada KTT II GNB ini.

KTT III GNB (8 – 10 September 1970) di Lusaka, Zambia. Negara peserta yang hadir ada 53 negara. Hasil terpenting KTT kali ini adalah perlunya upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara berkembang.
KTT IV GNB (5 – 9 September 1973) di Algiers, Aljazair. KTT IV GNB ini membahas tentang peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara negara-negara yang sedang berkembang serta berusaha meredakan ketegangan di Timur Tengah pergolakan di Rhodesia, dan bagian – bagian Afrika lainnya.
KTT V GNB (16 – 19 September 1976) di Kolombo, Srilangka pada KTT V GNB ini membahas tentang penyelamatan dunia dari ancaman perang nuklir dan berusaha memajukan negara – negara Non Blok.
KTT VI GNB (3 – 9 September 1979) di Havana, Kuba. KTT bertujuan memperjuangkan bantuan ekonomi bagi negara-negara Non Blok dan menggiatkan peran PBB dalam tata ekonomi dunia baru.
KTT VII GNB (7 – 12 Maret 1983) di New Delhi, India. KTT menghasilkan seruan dilaksanakannya demokrasi tata ekonomi yakni dihapuskannya proteksionisme oleh negara maju.
KTT VIII GNB (1 – 6 September 1986) di Harane, Zimbabue. KTT kali ini menghasilkan seruan dihapuskannya politik Apartheid di Afrika Selatan serta membahas sengketa Irak-Iran.
KTT IX GNB (4 – 7 September 1989) di Beograd, Yugoslavia. KTT yang dihadiri oleh 102 negara ini berhasil membahas kerja sama Selatan – Selatan ( antar negara berkembang ).
KTT X GNB (1 – 6 September 1992) di Jakarta, Indonesia. KTT yang dihadiri oleh 108 negara ini berhasil merumuskan “Pesan Jakarta” (Jakarta Message) antara lain berusaha menggalang kerja sama Selatan-Selatan dan Utara-Selatan.

KTT XI GNB (16 – 22 Oktober 1995) di Cartagena, Kolombia. KTT ini dihadiri oleh 113 Negara yang bertujuan memperjuangkan restrukturisasi dan demokratisasi di PBB.
KTT XII GNB (1 – 6 September 1998) di Durban, Afrika Selatan. KTT XI GNB ini dihadiri oleh 113 negara, bertujuan memperjuangkan demokratisasi dalam hubungan internasional.
m. KTT XIII GNB (Februari 2003) di Kuala Lumpur, Malaysia.
KTT XIV GNB (2006) di Havana, Kuba.

4. Pengaruh dari Gerakan Non Blok
Gerakan Non Blok mempunyai pengaruh yang besar di antaranya sebagai berikut.
Pernyataan dari kedua negara adikuasa (Amerika Serikat dan Uni Asoviet) untuk mengurangi senjata-senjata nuklirnya.
Gencatan senjata antara Irak dan Iran.
Usaha penyelesaian sengketa di Kamboja secara damai.
Penarikan pasukan Uni Soviet dari Afganistan.
Meningkatkan hubungan kerja sama di bidang ekonomi antar anggota Gerakan Non Blok dan dengan negara- negara maju di luar Gerakan Non Blok.

5. Peranan Indonesia dalam Gerakan Non Blok
Indonesia ikut memegang peranan penting dalam Gerakan Non Blok, yakni sebagai berikut.
Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok dengan menandatangani Deklarasi Beograd sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok I pada tanggal 1-6 September 1961.
Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok X yang berlangsung pada tanggal 1-6 September 1992 di Jakarta.

Demikian lah artikel kali ini semoga bermanfaat.Sekian Terimakasih.

0 Response to "Perkembangan Keanggotaan dan Aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Peran Indonesia"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel